Mahasiswa & Ormas Islam Padang Tolak Misionaris Berkedok Rumah Sakit

MPI Lampung - Dewan Pengurus Harian Keluarga Besar Mahasiswa Minangkabau (KBMM) di Sumatra Barat menolak rencana pendirian Rumah Sakit (RS) Siloam di Sumatera Barat (Sumbar).

Seperti diketahui, mega proyek senilai 1,3 triliun rupiah tersebut terkait dengan owner Lippo Group James T Riady yang juga anggota beberapa lembaga Kristen internasional. Namun CEO Lippo Grup tersebut membantah jika proyeknya ini dikaitkan dengan isu kristenisasi. Baginya, proyek ini adalah murni sosial.

Sebelumnya, 16 Ormas Islam juga menyampaikan pernyataan penolakan mereka secara tertulis dan lisan atas rencana pendirian RS Siloam di Ranah Minang. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua MUI Sumbar Prof Dr H Syamsul Bahri Khatib.

MUI Sumatera Barat sendiri telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Ormas-ormas Islam untuk menolak pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam yang akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Ormas Islam yang hadir rapat dan menyatakan penolakan mereka adalah PW Muhammadiyah Sumbar, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII),  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin, Nahdatul Ulama (NU), Aisyah, dan ormas Islam lainnya. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar serta ormas Paga Nagari dan sejumlah cendikiawan muslim Sumbar juga hadir.

Tidak Mau Ditipu James Riyadi

Ketua Umum KBMM (Keluarga Besar Mahasiswa Minangkabau), Efri Yunaidi dalam rilis yang dikirim ke redaksi voa-islam.com, Ahad, (09/06/2013) mengatakan, pembangunan RS. Siloam menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) terkait adanya isu keterlibatan misionaris internasional dalam proyek tersebut.

“Rencana pembangunan RS Siloam yang ditenggarai ada kaitan dengan misionaris yang dikhawatirkan dapat merusak tatanan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di ranah minang.”

KBMM juga membuat empat pernyataan sikap yang ditujukan pada pemerintah.

Pertama, mendesak pemerintah daerah untuk membentuk dewan penasehat investasi daerah yang berisi kan tigo tungku sajarangan sebagaiman yang telah ada semenjak dahulunya di Ranah Minang, agar tidak bertabrakan dengan kearifian local.

Kedua, meminta menghentikan segala rencana pembangunan RS Siloam dan turunannya di Ranah Minang.

Ketiga, mendesak pemerintah daerah dan siapapun yang apabila ada/telah menerima “upeti” dari RS.Siloam/Lippo group untuk mengembalikan uang haram tersebut.

Keempat, pemerintah daerah dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat bergerak “ Sakalamak hati” dan mengabaikan tuntutan rakyat.

Sementara itu Ketua Dewan Syuro Dewan Dakwah  Islam Indonesia (DDII) Sumbar Masfar Rasyid mengatakan, meskipun owner Lippo Group James T Riady,  telah menyatakan secara terbuka tidak ada kristenisasi dalam pembangunan RS Siloam. Namun, kata-kata James Riady tersebut, tidak akan mempengaruhi upaya penolakan masyarakat Sumbar terhadap pendirian RS Siloam tersebut.

“Kata-kata James Riady tersebut, hanya bualan semata, untuk memuluskan niat misionarisnya di Sumbar. Apapun yang dikatakan James Riady tidak akan mengubah niat masyarakat Sumbar untuk menentang pembangunan RS Siloam di Padang. James T Riady tidak usah berkilah lagi. Lagi pula masyarakat Sumbar bukanlah msyarakat yang mudah untuk dibohongi,” ujarnya, kemarin.

Pemerintah hendaknya membuka mata, dan mencabut izin yang telah diberikan. Sehingga, masyarakat Sumbar bisa terlepas dari belenggu kristenasisasi yang akan dilakukan oleh tokoh misionaris James T Riady.

(voa-islam.com)